
JAKARTA – Petisi yang mendesak keterbukaan riwayat pendidikan dan ijazah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) terus mendapat dukungan publik. Hingga Selasa (17/11/2026) pukul 10.40 WIB, petisi yang digagas Farida Octavia melalui platform Change.org tersebut telah mengumpulkan 21.477 tanda tangan terverifikasi.
Selain memperoleh lebih dari 21 ribu dukungan, petisi tersebut juga telah dibagikan sebanyak 26.035 kali. Angka ini menunjukkan perhatian publik terhadap tuntutan transparansi latar belakang pendidikan para wakil rakyat.
Dalam petisi tersebut, Farida Octavia menyampaikan tiga tuntutan utama yang ditujukan kepada pimpinan DPR RI, Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, kementerian terkait, serta seluruh anggota legislatif aktif.
Tiga Tuntutan dalam Petisi Buka Ijazah Anggota DPR
Tuntutan pertama ditujukan kepada pimpinan DPR RI agar mewajibkan seluruh anggota Dewan membuka rekam jejak pendidikan dan dokumen ijazah kepada masyarakat.
Keterbukaan tersebut mencakup riwayat pendidikan mulai dari tingkat sekolah menengah hingga pendidikan tinggi, termasuk gelar akademik yang dimiliki setiap anggota DPR RI.
“Mulai dari tingkat Sekolah Menengah hingga jenjang pendidikan tinggi/gelar akademik seluruh anggota DPR RI secara terbuka ke ruang publik,” tulis Farida dalam petisinya.
Tuntutan kedua ditujukan kepada KPU RI dan kementerian terkait. Farida meminta lembaga-lembaga tersebut memfasilitasi audit atau verifikasi ulang terhadap keabsahan ijazah seluruh anggota legislatif yang masih aktif.
Proses verifikasi tersebut, menurut isi petisi, harus dilakukan secara transparan dan independen. Hasil pemeriksaan juga diminta dapat diakses oleh masyarakat luas.
“Serta membuka hasilnya untuk diakses oleh masyarakat luas,” tulis Farida.
Sementara itu, tuntutan ketiga meminta seluruh anggota DPR RI secara sukarela membuka dokumen ijazah masing-masing sebagai bentuk pembuktian integritas sekaligus upaya memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif.
Pembuat Petisi Soroti Transparansi dan Kepercayaan Publik
Dalam penjelasan petisinya, Farida Octavia menilai keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR RI merupakan bagian penting dari pertanggungjawaban pejabat publik.
Menurutnya, anggota DPR merupakan wakil rakyat yang memperoleh mandat konstitusional serta memiliki tanggung jawab dalam pembentukan undang-undang dan pengelolaan anggaran negara.
Karena itu, integritas, kredibilitas, dan rekam jejak akademis para anggota legislatif dinilai perlu mendapatkan perhatian publik.
Farida juga menyoroti kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif yang disebutnya berada pada titik krusial.
“Publik berhak memastikan bahwa setiap pembuat kebijakan dan undang-undang memiliki kualifikasi pendidikan yang sah, kredibel, dan diperoleh melalui prosedur akademik yang jujur serta bebas dari praktik pemalsuan ijazah,” tulisnya.
Ia berpandangan, transparansi dokumen pendidikan pejabat publik tidak semata-mata berkaitan dengan persoalan privasi individu. Lebih dari itu, keterbukaan tersebut dinilai sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum kepada masyarakat yang telah memberikan mandat melalui pemilihan umum.
“Ketika integritas akademis seorang pejabat publik dipertanyakan, maka legitimasi kebijakan yang mereka hasilkan pun ikut dipertaruhkan,” demikian pernyataan Farida dalam petisi tersebut.
Dengan dukungan yang telah mencapai 21.477 tanda tangan terverifikasi, petisi ini membawa tuntutan keterbukaan riwayat pendidikan anggota DPR RI ke ruang diskusi publik, khususnya mengenai transparansi dan akuntabilitas pejabat negara.