Kamis , 19 November 2026

Jalan Bireuen–Takengon Rawan Longsor, DPRA Desak Penanganan Serius

BENER MERIAH – Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Salihin, mendesak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) segera mengambil langkah permanen untuk mengatasi bencana longsor yang berulang di ruas jalan nasional Bireuen–Takengon, Kabupaten Bener Meriah.

Ia meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan penanganan darurat berupa pembersihan material longsor setelah kejadian. Menurutnya, diperlukan pembangunan konstruksi pengaman tebing sebagai upaya mencegah longsor kembali terjadi di jalur strategis tersebut.

“Jangan sampai penanganan longsor hanya sebatas membersihkan material ketika kejadian. Pemerintah harus segera mengambil langkah konkret dan menghadirkan solusi permanen agar persoalan yang sama tidak terus berulang,” tegas Salihin, Selasa (17/11/2026).

Desakan itu disampaikan menyusul longsor yang kembali menutup badan jalan di kawasan Merie Satu, Kecamatan Wih Pesam, Kabupaten Bener Meriah, pada Minggu (15/11/2026) malam.

Peristiwa tersebut kembali memperlihatkan tingginya risiko longsor di jalur penghubung wilayah pesisir dengan dataran tinggi Aceh, terutama ketika hujan deras mengguyur kawasan pegunungan.

Salihin menilai, kejadian longsor yang terus berulang seharusnya menjadi perhatian serius pemerintah, khususnya BPJN sebagai instansi yang bertanggung jawab terhadap penanganan infrastruktur jalan nasional.

Ia menyayangkan pola penanganan yang selama ini dinilai masih bersifat reaktif. Petugas umumnya baru melakukan pembersihan setelah material longsor menutupi badan jalan dan mengganggu kelancaran arus lalu lintas.

Padahal, ruas jalan nasional Bireuen–Takengon merupakan jalur vital bagi masyarakat di wilayah tengah Aceh. Selain menghubungkan antardaerah, jalan tersebut juga menjadi akses utama bagi aktivitas perdagangan, distribusi kebutuhan pokok, mobilitas masyarakat, serta kegiatan ekonomi.

Gangguan transportasi akibat longsor tidak hanya menghambat perjalanan warga, tetapi juga berpotensi meningkatkan biaya angkutan dan memperlambat distribusi barang kebutuhan sehari-hari.

Karena itu, Salihin meminta BPJN segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap titik-titik rawan longsor di sepanjang jalur Bireuen–Takengon. Langkah mitigasi harus menjadi prioritas agar keselamatan pengguna jalan terjamin dan konektivitas transportasi masyarakat di wilayah tengah Aceh tetap terjaga.

Ia berharap pemerintah segera merealisasikan penanganan jangka panjang melalui pembangunan infrastruktur pengaman tebing, sehingga ancaman longsor tidak terus menjadi persoalan berulang bagi masyarakat Aceh.

Check Also

Petisi Buka Ijazah Anggota DPR Tembus 21 Ribu Tanda Tangan

JAKARTA – Petisi yang mendesak keterbukaan riwayat pendidikan dan ijazah seluruh anggota Dewan Perwakilan Rakyat …

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *