
JAKARTA – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Samsul Bahri Tiyong, mendesak Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), serta Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) mengambil langkah konkret untuk mengusut tuntas kasus penembakan di Kecamatan Tiro, Kabupaten Pidie, Aceh, pada 4 November 2026.
Ia mengingatkan, penanganan kasus yang tidak transparan dan tidak berkeadilan berpotensi menggerus kepercayaan masyarakat Aceh terhadap negara.
Desakan tersebut disampaikan Tiyong dalam rapat kerja Komisi XIII DPR RI bersama Menteri HAM serta rapat dengar pendapat (RDP) dengan Ketua LPSK, Ketua dan Wakil Ketua Komnas HAM, serta Ketua Komnas Perempuan, Selasa (17/11/2026).
Tiyong secara khusus meminta LPSK memberikan perlindungan kepada para saksi yang mengetahui langsung peristiwa tersebut. Pasalnya, sejumlah saksi diduga enggan memberikan keterangan karena khawatir terhadap ancaman dan intimidasi dari pihak-pihak tertentu.
Menurutnya, keberanian saksi untuk mengungkap fakta menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan proses penyelidikan berjalan secara objektif.
“LPSK harus punya peran penting dalam melindungi siapa pun yang terancam karena menjadi saksi. Jangan sampai masyarakat takut memberikan keterangan akibat adanya ancaman dari oknum-oknum yang dianggap berkuasa,” tegas Tiyong.
Ia menjelaskan, insiden penembakan terjadi ketika masyarakat tengah menggelar kenduri Maulid Nabi Muhammad SAW. Ketegangan kemudian muncul antara warga dan aparat TNI yang dikerahkan untuk melakukan pengamanan sekaligus menertibkan penurunan bendera bintang bulan.
Peristiwa tersebut mengakibatkan seorang pemuda bernama Abzalul Riza (20) meninggal dunia. Selain itu, sebanyak 13 warga lainnya dilaporkan mengalami luka-luka, termasuk dua korban perempuan dan anak-anak, yakni Mutia (38) dan Rayyan.
Soroti Perbedaan Keterangan Pangdam dan Komnas HAM
Selain mendesak perlindungan saksi, Tiyong meminta Komnas HAM melakukan penyelidikan secara menyeluruh terhadap penggunaan senjata dan jenis amunisi dalam insiden tersebut.
Ia menyoroti adanya perbedaan keterangan antara Pangdam dan Komnas HAM mengenai penyebab kematian Abzalul Riza.
Menurut Tiyong, Pangdam menyampaikan bahwa pasukan menggunakan peluru karet dan peluru peringatan. Namun, sebagian personel yang dikerahkan dalam pengamanan tersebut juga diketahui membawa senjata.
Di sisi lain, Ketua Komnas HAM sebelumnya menyampaikan bahwa korban meninggal akibat proyektil peluru.
“Kata Pangdam, yang digunakan adalah peluru karet dan peluru peringatan. Pangdam juga mengakui sebagian pasukan yang dikerahkan membawa senjata. Tetapi apakah senjata api, senjata karet, atau jenis lainnya, kita belum bisa menyimpulkan,” ujarnya.
Karena itu, Tiyong menilai diperlukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan jenis senjata dan amunisi yang digunakan, termasuk mengungkap penyebab pasti kematian korban.
Ia menegaskan, pengusutan harus dilakukan berdasarkan fakta dan bukti, bukan sekadar keterangan sepihak. Setiap pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Jangan Generalisasi Institusi TNI
Meski mendesak pengusutan secara serius, Tiyong menegaskan bahwa dugaan keterlibatan aparat dalam peristiwa tersebut tidak boleh serta-merta digeneralisasi sebagai tindakan institusi TNI.
Menurutnya, pertanggungjawaban harus diarahkan kepada individu atau oknum yang terbukti melakukan pelanggaran berdasarkan hasil penyelidikan dan proses hukum.
Ia menyatakan masih menaruh kepercayaan terhadap mekanisme hukum untuk mengungkap fakta dan memastikan keadilan bagi para korban.
Tiyong berharap Kementerian HAM, LPSK, dan Komnas HAM menjalankan kewenangan masing-masing secara aktif dan independen. Perlindungan saksi, pengungkapan fakta, serta penegakan hukum yang transparan dinilai penting agar kasus penembakan di Pidie tidak berkembang menjadi persoalan yang semakin memperlebar jarak kepercayaan antara masyarakat Aceh dan negara.